Pramono di Anugerah Dewan Pers: Saya Tak Pernah Telepon Media untuk Benahi Berita

2026-02-02 16:07:58
Pramono di Anugerah Dewan Pers: Saya Tak Pernah Telepon Media untuk Benahi Berita
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menekankan pentingnya pers untuk menjadi pengawas pemerintahan. Dia bercerita, selama dirinya menjadi pejabat publik tidak pernah mengintervensi pemberitaan."Saya sudah 25 tahun, tambah 5 tahun lagi kalau selesai sampai Pj Gubernur, 30 tahun enggak pernah sama sekali menelepon ataupun mengoreksi pemberitaan," kata Pramono saat menjadi tuan rumah Anugerah Dewan Pers 2025 di Balai Kota Jakarta, Rabu (10/12/2025).Ia menambahkan, selama 10 tahun mendampingi pemerintahan di Istana, dirinya juga tidak pernah melakukan intervensi media. "Karena biarlah pers tumbuh mandiri. Biarlah pers menjadi kontrol utama," ujarnya.Pramono mengaku memiliki kedekatan historis dengan dunia pers. Ia pernah terlibat dalam pengesahan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers saat masih bertugas di Departemen Penerangan."Undang-undang inilah yang mengawal dan mengubah wajah bangsa kita. Memberi ruang bagi masyarakat untuk mengawasi, menyampaikan pikiran, mengontrol kekuasaan, dan menyuarakan kebenaran," tuturnya.Pramono pun sepakat bahwa pers merupakan pilar keempat demokrasi. Karena itu, ia menilai kebebasan pers tidak boleh diganggu oleh siapa pun."Teman-teman pers di Balai Kota, mau galak pun enggak apa-apa. Saya di-bully pun juga enggak apa-apa," ujarnya disambut tawa hadirin.Dalam acara itu, Dewan Pers memberikan penghargaan kepada Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) sebagai Tokoh Kemanusiaan dan Perdamaian. Pramono menyebut dirinya merasa terhormat karena dapat menjadi tuan rumah sekaligus memberikan sambutan kepada sosok yang dia hormati sejak lama."Saya tahu betul komitmen Pak JK terhadap bangsa tidak pernah berubah dari waktu ke waktu," kata Pramono.Tonton juga video "Momen Pramono Resmikan Renovasi RPTRA Rasamala Jaksel"[Gambas:Video 20detik]


(prf/ega)

Berita Terpopuler

#2

Kondisi di Indonesia sangat berbeda. Sejumlah perguruan tinggi besar masih sangat bergantung pada dana mahasiswa. Struktur pendapatan beberapa kampus besar menggambarkan pola yang jelas:Data ini memperlihatkan satu persoalan utama: mahasiswa masih menjadi “mesin pendapatan” kampus-kampus di Indonesia. Padahal di universitas top dunia, tuition hanya berkontribusi sekitar 20–25 persen terhadap total pemasukan.Ketergantungan ini menimbulkan tiga risiko besar. Pertama, membebani keluarga mahasiswa ketika terjadi kenaikan UKT. Kedua, membatasi ruang gerak universitas untuk berinvestasi dalam riset atau membangun ekosistem inovasi. Ketiga, membuat perguruan tinggi sangat rentan terhadap tekanan sosial, ekonomi, dan politik.Universitas yang sehat tidak boleh berdiri di atas beban biaya mahasiswa. Fondasi keuangannya harus bertumpu pada riset, industri, layanan kesehatan, dan endowment.Baca juga: Biaya Kuliah 2 Kampus Terbaik di di Indonesia dan Malaysia, Mana yang Lebih Terjangkau?Agar perguruan tinggi Indonesia mampu keluar dari jebakan pendanaan yang timpang, perlu dilakukan pembenahan strategis pada sejumlah aspek kunci.1. Penguatan Endowment Fund Endowment fund di Indonesia masih lemah. Banyak kampus memahaminya sebatas donasi alumni tahunan. Padahal, di universitas besar dunia, endowment adalah instrumen investasi jangka panjang yang hasilnya mendanai beasiswa, riset, hingga infrastruktur akademik. Untuk memperkuat endowment di Indonesia, diperlukan insentif pajak bagi donatur, regulasi yang lebih fleksibel, dan strategi pengembangan dana abadi yang profesional serta transparan.2. Optimalisasi Teaching Hospital dan Medical Hospitality

| 2026-02-02 16:35