Kolombia Sita 14 Ton Kokain, Terbesar dalam 1 Dekade Terakhir

2026-01-16 19:46:51
Kolombia Sita 14 Ton Kokain, Terbesar dalam 1 Dekade Terakhir
Kolombia mengumumkan penyitaan kokain seberat 14 ton di pelabuhan Pasifik utamanya. Ini mencetak rekor sebagai penyitaan kokain terbesar dalam satu dekade terakhir di wilayah tersebut.Penyitaan kokain ini diumumkan di tengah ketegangan dengan Amerika Serikat (AS), yang mengkritik kebijakan antinarkoba di Kolombia -- yang dicap sebagai negara penghasil kokain terbesar di dunia -- tidak cukup keras.Gedung Putih telah mengancam Presiden Gustavo Petro dengan sanksi finansial dan penghapusan Bogota dari daftar sekutu dalam perang melawan narkoba.Kementerian Pertahanan Kolombia, seperti dilansir AFP, Jumat (22/11/2025), mengumumkan bahwa kokain yang disita itu disimpan dalam puluhan karung, masing-masing seberat 50 kilogram, di dalam sebuah gudang di area pelabuhan.Kokain itu, sebut Kementerian Pertahanan Kolombia dalam pernyataan via media sosial X, "disamarkan" dalam campuran plester."Itu merupakan penyitaan terbesar oleh Kepolisian Kolombia dalam satu dekade terakhir," kata Presiden Petro, yang masa jabatannya akan berakhir dalam sembilan bulan ke depan.Presiden Petro menambahkan bahwa operasi penyitaan narkoba itu dilakukan "tanpa satu pun kematian". Operasi itu dilakukan di pelabuhan barat daya Buenaventura, yang merupakan titik keberangkatan strategis untuk kokain produksi Kolombia. Presiden Petro secara terang-terangan mengkritik strategi antinarkoba Presiden AS Donald Trump dan menolak pengeboman yang diizinkan oleh sang Presiden AS terhadap kapal-kapal yang diduga mengangkut narkoba di Karibia dan Pasifik itu sebagai "eksekusi mati di luar hukum".Kolombia secara rutin memecahkan rekor tahunannya untuk budidaya daun koka dan produksi kokain bubuk.Menurut data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk tahun 2023, Kolombia memiliki sekitar 253.000 hektare lahan budidaya narkoba dan menghasilkan setidaknya 2.600 ton kokain secara ilegal.Presiden Petro menganggap sanksi Trump tidak adil, dan mengklaim bahwa penyitaan narkoba yang memecahkan rekor telah dilakukan di bawah pemerintahannya.Lihat juga Video: Polda Bali Gagalkan Penyelundupan Kokain, 1 WN Australia Ditangkap[Gambas:Video 20detik]


(prf/ega)

Berita Terpopuler

#2

Lebih lanjut, Purwadi menyampaikan arahan terkait reformasi birokrasi dari Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan birokrasi harus semakin responsif dan tidak mempersulit masyarakat.Birokrasi juga diminta memiliki komitmen yang kuat terhadap efektivitas alokasi anggaran dan pemberantasan korupsi serta kebocoran anggaran.“Sebab, tanpa integritas, tidak mungkin kita membangun birokrasi yang dipercaya publik,” ungkapnya. Baca juga: Menteri PANRB Rini Raih Penghargaan Adibhakti Sanapati 2025 dari BSSNPerlu diketahui, mulai 2023, Kementerian PANRB mendorong pelaksanaan evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Mandiri di sejumlah kementerian/lembaga.Sampai saat ini, penilaian tersebut diperluas pada 19 kementerian/lembaga (K/L) dan lima pemerintah provinsi termasuk Mahkamah Agung (MA).Purwadi juga memberikan apresiasi kepada MA yang telah menunjukkan upaya memperkuat integritas ke tahap yang lebih matang. “Capaian ini merupakan buah dari kerja keras, komitmen dan keteladanan dalam menjaga integritas serta meningkatkan mutu layanan kepada masyarakat,” katanya.Dia menyampaikan, untuk menjaga keberlanjutan reformasi birokrasi, diperlukan upaya untuk memastikan langkah-langkah ke depan berjalan dengan konsisten, menyeluruh, dan semakin berdampak.Baca juga: Menteri PANRB Dukung Badan Narkotika Nasional Akselerasi Program P4GNPertama, pembangunan zona integritas harus terus diperluas. Kedua, pemanfaatan digitalisasi proses peradilan perlu ditingkatkan. Ketiga, memperkuat mekanisme pengawasan dan pencegahan korupsi. Keempat, kualitas sumber daya manusia (SDM) peradilan harus terus ditingkatkan secara berkelanjutan serta perlu kolaborasi yang berkelanjutan.Prestasi tersebut bukan hanya untuk keberhasilan administratif, tetapi wujud inspirasi bagi satuan kerja lain untuk terus melakukan perbaikan dan memperkuat budaya kerja yang berkualitas.“Saya berharap, upaya ini menjadi pemicu bagi lahirnya lebih banyak perubahan konkret yang memberi dampak nyata bagi masyarakat,” jelasnya. Baca juga: Target Penempatan 500.000 PMI pada 2026, Menteri PANRB Siap Dukung Penguatan Kelembagaan Kementerian P2MI

| 2026-01-16 20:07