Tawaran Kerja ke Luar Negeri di Medsos Rawan TPPO, Masyarakat Harus Waspada

JAKARTA, - Ketua Ombudsman RI (ORI) Mokhammad Najih mengingatkan bahwa tawaran kerja ke luar negeri melalui media sosial rawan menjerat pekerja migran menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO)."Ya, memang sekarang ini dengan kemajuan teknologi, kadangkala masyarakat kita juga tidak sempat untuk menyaring apakah informasi ini benar atau tidak," ujarnya di Gedung Ombudsman RI, Jakarta, Jumat , dikutip dari Antara.Najih menjelaskan, banyaknya kasus perekrutan pekerja migran secara daring menimbulkan keresahan karena informasi di media sosial sangat mempengaruhi masyarakat untuk mudah menerima tawaran kerja ke luar negeri.Baca juga: Jobstreet Ungkap Indonesia Jadi Pusat Penipuan Lowongan Kerja di Asia"Informasi itu seolah-olah real, seolah-olah nyata bisa menjadi alat untuk mempengaruhi masyarakat," katanya.Ia menilai kondisi ini terjadi karena sistem keimigrasian belum optimal dalam mencatat keberangkatan dan kepulangan warga Indonesia yang bekerja sebagai pekerja migran."Keimigrasian itu mestinya bisa mencatat orang-orang yang keluar masuk ke luar negeri yang berpotensi, terutama di daerah-daerah yang berasal dari tempat yang banyak terjadinya perdagangan orang," tuturnya.Najih menyebut Provinsi Jawa Barat sebagai daerah dengan jumlah kasus TPPO terbanyak. Ia menegaskan pentingnya sinergi pemerintah daerah untuk mengawasi dan melindungi warganya yang akan bekerja ke luar negeri.Baca juga: Deepfake dan Penipuan AI Ancam Layanan Kesehatan Berbasis Digital"Pemerintah daerah juga memiliki peran yang tidak kalah pentingnya dalam rangka pencegahan terutama untuk melakukan sosialisasi dan mendidik masyarakat yang akan melakukan kerja-kerja ke luar negeri," ucapnya.Pada kesempatan yang sama, anggota Ombudsman RI Johanes Widijantoro menegaskan bahwa pencegahan TPPO melalui rekrutmen daring memerlukan integrasi sistem yang tidak parsial."Kami menemukan memang salah satu persoalan pencegahan TPPO yang belum tuntas adalah soal integrasi sistem," kata Johanes.Menurut dia, integrasi data diperlukan untuk mendorong kerja kolaboratif antar kementerian dan lembaga guna memastikan pembaruan data berlangsung real time dan mendukung perlindungan daring."Integrasi dalam artian bagaimana ada konektivitas antar lembaga terkait sehingga datanya juga real-time," ujarnya.


(prf/ega)