BSN: Ketimpangan Infrastruktur Mutu Hambat Hilirisasi Daerah

JAKARTA, - Ketimpangan infrastruktur mutu nasional dinilai menjadi hambatan bagi percepatan hilirisasi dan pertumbuhan ekonomi daerah, terutama di luar Pulau Jawa.Padahal, pemerataan layanan mutu menjadi fondasi penting untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045.Plt. Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN), Y. Kristianto Widiwardono, menyebut pemerataan infrastruktur mutu nasional (IMN) adalah fondasi agar transformasi ekonomi tidak hanya terjadi di pusat-pusat pertumbuhan, tetapi juga dirasakan di seluruh wilayah Indonesia.“Produk unggulan daerah punya potensi besar. Tugas kita memastikan akses yang efisien terhadap layanan pengujian, sertifikasi, dan metrologi,” ujar Kristianto saat membuka Bulan Mutu Nasional (BMN) 2025 di Jakarta, disiarkan Kamis .Baca juga: Investasi Hilirisasi Tembus Rp 431 TriliunBSN mencatat dari 2.687 lembaga penilaian kesesuaian (LPK) yang aktif dan terakreditasi, sebanyak 1.704 atau 64,4 persen berada di Jawa.Sementara kawasan Indonesia Timur hanya ada 233 LPK, atau sekitar 5 persen.Bahkan, dari 140 lembaga sertifikasi produk, hanya delapan yang berada di wilayah Timur.Kondisi ini dinilai menghambat hilirisasi dan pengembangan produk unggulan daerah, karena pelaku usaha membutuhkan waktu dan biaya lebih besar untuk memenuhi persyaratan mutu.Untuk menjawab tantangan tersebut, BSN terus memperkuat koordinasi lintas sektor dan menyediakan berbagai fasilitas pembinaan.Hingga saat ini, BSN telah memfasilitasi pengembangan 116 Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK), mendampingi 2,1 juta produk UMK melalui program SNI Bina UMK, serta membina 2.671 pelaku usaha dalam pemenuhan persyaratan mutu.Sampai Oktober 2025, BSN telah menerbitkan 4.016 Sertifikat Produk Penggunaan Tanda (SPPT) SNI.Di tingkat internasional, Indonesia juga semakin diakui melalui Komite Akreditasi Nasional (KAN) yang menjadi anggota penuh ILAC dan IAF serta menandatangani MRA APAC & ILAC dan MLA IAF.Dengan status ini, hasil pengujian, kalibrasi, dan sertifikasi dari lembaga yang terakreditasi KAN diakui secara global, sehingga prinsip “tested once, accepted everywhere” semakin memudahkan produk nasional menembus pasar internasional.Dalam kesempatan yang sama, Direktur PT Cahaya Hasil Cemerlang Multi Manufaktur, Erwin Hermanto, menerima sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk produk timbangan bayi/anak dan timbangan dewasa.Menurutnya, SNI bukan sekadar standar mutu, tetapi juga instrumen penting dalam menjaga kedaulatan ekonomi dan melindungi kepentingan nasional.Penerapan SNI dapat mencegah masuknya produk bermutu rendah dari luar negeri, sekaligus melindungi konsumen dan industri dalam negeri dari persaingan tidak sehat.Erwin menilai standar yang kuat akan membuat produk dalam negeri lebih terjamin mutunya, sehingga mampu bersaing di pasar global dan membuka peluang ekspor yang lebih luas.“Ini adalah langkah kedaulatan ekonomi untuk melindungi konsumen domestik dari segi kualitas, keamanan, dan keselamatan, serta melindungi industri dalam negeri dari persaingan tidak sehat,” kata Erwin.Baca juga: Mengapa Hilirisasi Tembaga dan Emas Perlu?


(prf/ega)