Dulu Tegas Tolak APBN untuk Whoosh, Apa Sikap Purbaya Kini?

– Seperti yang telah lama diperkirakan berbagai kalangan, beban utang proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) atau Whoosh kini menjadi beban berat bagi pihak yang menanggung utang.BUMN Indonesia yang jadi pemegang saham mayoritas di PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), ikut menanggung kerugian hingga triliunan rupiah dalam setahun. Danantara maupun pemerintah kini harus putar otak memilih skema pembayaran utang agar Whoosh tidak terus menerus jadi beban keuangan BUMN.Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebutkan, saat ini skema pembagian peran dalam menangani utang Kereta Cepat Jakarta Bandung masih terus dibahas.Menkeu menjelaskan bahwa hingga saat ini belum ada kesimpulan terkait bentuk penyelesaian yang akan diambil pemerintah. Proses pembahasan masih terus berlangsung dan belum mencapai keputusan final."Cuma gini kita ada kebijakan pimpinan di atas, belum putuskan juga. Sepertinya kita memang akan cenderung membayar ke jalannya infrastrukturnya," ujar Purbaya saat ditemui di Kantor Kemenkeu dikutip pada Senin.Baca juga: Pengamat: Whoosh Bukan Kebutuhan Masyarakat, tapi Keinginan JokowiIa menambahkan bahwa dirinya ingin ikut serta dalam perkembangan diskusi yang dilakukan tim terkait, agar tidak hanya mengetahui hasil akhirnya tetapi juga memahami prosesnya secara menyeluruh.Menurutnya, yang terpenting adalah mencari opsi terbaik bagi negara. Karena itu, seluruh tahapan masih terus dikaji sebelum pemerintah menentukan langkah yang akan diambil.Sebelumnya pada Oktober lalu, Purbaya menegaskan dirinya menolak mentah-mentah bila pembayaran utang proyek Kereta Cepat Whoosh menggunakan APBN.Menurut Purbaya, tanggung jawab pembayaran seharusnya berada di tangan BPI Danantara Indonesia, mengingat lembaga tersebut kini menerima seluruh dividen dari BUMN.“Dulu kan semuanya pemerintah yang (menanggung). Tapi ketika sudah dipisahkan dan seluruh dividen masuk ke Danantara, Danantara cukup mampu untuk membayar itu,” ujar Purbaya saat ditemui di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, 15 Oktober 2025.Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan, Kementerian Keuangan tidak lagi menerima dividen BUMN sebagai penerimaan negara sejak tahun ini karena seluruhnya telah dialihkan ke Danantara.Baca juga: Danantara Bakal Kelola Penuh Operasional Whoosh dan Optimalkan LayananKarena itu, ia menilai wajar bila Danantara ikut menanggung beban pembayaran utang proyek Whoosh, apalagi pemegang saham utama operator KCIC adalah PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, yang merupakan BUMN.Sebagai informasi, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah tidak lagi menerima dividen BUMN sebagai penerimaan negara mulai tahun ini karena dividen tersebut dialihkan ke Danantara.Kebijakan tersebut membuat pemerintah kehilangan potensi pendapatan negara bukan pajak (PNBP) sekitar Rp 80 triliun. Akibatnya, realisasi PNBP 2025 diperkirakan hanya mencapai Rp 477,2 triliun atau 92,9 persen dari target APBN sebesar Rp 513,6 triliun.Selama pembangunan, KCJB yang semula dijanjikan sebagai kerja sama murni antarperusahaan (business to business) itu akhirnya harus mengandalkan dana APBN untuk menyelamatkan keberlanjutannya.


(prf/ega)