Puan Tugaskan Komisi IX DPR Evaluasi Pelayanan Kesehatan Buntut Ibu Hamil Meninggal di Papua

JAKARTA, - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Puan Maharani mengatakan, bakal meminta Komisi IX DPR yang membidangi masalah kesehatan, untuk mengevaluasi sistem pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).Hal itu usai peristiwa ibu hamil di Papua bernama Irene Sokoy yang meninggal pada Senin, 17 November 2025, setelah tidak mendapatkan pelayanan memadai dari empat rumah sakit rujukan di Jayapura, Papua.“Kami akan meminta komisi terkait untuk mengevaluasi pelaksanaan, hal-hal terkait dengan penanganan kesehatan yang terjadi di khususnya di wilayah 3T,” kata Puan di Gedung DPR RI, Selasa .Menurut Puan, masalah pelayanan kesehatan tersebut sudah terjadi berulang kali sehingga tidak bisa dianggap remeh dan harus segera ditindaklanjuti.Baca juga: Gubernur Papua Bakal Copot 2 Direktur RSUD Usai Irene dan Bayinya Meninggal karena DitolakApalagi, dia menyebut, kasus ibu hamil yang meninggal tersebut mendapat atensi dari Presiden Prabowo Subianto.“Hal ini sudah berkali-kali terjadi. Karenanya ini juga menjadi perhatian dari Presiden. Saya mendapat laporan bahwa bahkan Presiden hari ini melakukan rapat khusus terkait dengan hal tersebut. Jadi DPR juga prihatin dan tentu saja ini sangat concern,” ujar Puan.Untuk itu, Puan menegaskan kejadian serupa tidak boleh lagi terulang, baik di wilayah pelosok maupun daerah lainnya.Politikus PDI-P itu menyampaikan, pemerintah dan fasilitas kesehatan harus menjamin bahwa seluruh warga, termasuk di wilayah pelosok, mendapatkan layanan medis saat membutuhkan.“Jadi jangan sampai terjadi lagi penanganan atau kelalaian penanganan kesehatan yang terjadi seperti ini,” kata Puan.Baca juga: Ibu Hamil Meninggal di Papua Usai Ditolak RS, Puan: Jangan Terjadi LagiDalam kesempatan itu, Puan juga secara khusus mendorong Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengevaluasi fasilitas dan prosedur penanganan pasien di seluruh rumah sakit, termasuk aspek rujukan dan layanan darurat.“Jadi kami akan meminta Kementerian Kesehatan khususnya, untuk bisa mengevaluasi penanganan kesehatan di rumah sakit-rumah sakit. Jangan sampai ada masyarakat yang kemudian tidak tertangani khususnya di wilayah 3T,” ujarnya.Sebagaimana diberitakan, Irene Sokoy meninggal dunia pada Senin, 17 November 2025, pukul 05.00 WIT setelah melalui perjalanan panjang dan melelahkan dari RSUD Yowari, RS Dian Harapan, RSUD Abepura hingga RS Bhayangkara tanpa mendapatkan penanganan memadai.Kepala Kampung Hobong, Abraham Kabey, yang juga mertua korban, mengungkapkan bahwa Irene mulai merasakan kontraksi pada Minggu, 16 November 2025, siang.Kemudian, Irene dibawa menggunakan speedboat menuju RSUD Yowari.Baca juga: Tragedi Irene, Sinyal Darurat dari PapuaNamun, di RSUD tersebut, Irene tidak ditangani cepat karena dokter tidak ada di tempat dan proses pembuatan surat rujukan berlangsung sangat lambat.Padahal, saat itu, kondisi Irene disebut sudah mulai memburuk.Keluarga kemudian membawa Irene ke RS Dian Harapan dan RSUD Abepura, namun kembali tidak mendapat layanan.Perjalanan dilanjutkan ke RS Bhayangkara, tempat keluarga diminta membayar uang muka Rp 4 juta karena kamar BPJS penuh.Setelah empat kali harus berpindah tempat pelayanan kesehatan dan tak mendapatkan pelayanan memadai, Irene akhirnya meninggal dunia dalam perjalanan.Baca juga: DPR Bakal Evaluasi Kemenkes Buntut Ibu Hamil di Papua Meninggal Ditolak RS


(prf/ega)