Purbaya Ancam Pembekuan Bea Cukai, Menteri PANRB Sebut Nasib 16 Ribu Pegawai Belum Dibahas di Pemerintah

JAKARTA, – Ancaman Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk membekukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) belum diikuti kepastian soal nasib ribuan pegawai.Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengaku belum diajak berdiskusi mengenai rencana perombakan besar yang berpotensi berdampak pada sekitar 16.000 aparatur sipil negara di lingkungan DJBC.“Saya belum diskusi dengan Pak Menteri Purbaya, karena masalah pegawai itu ikutannya dengan organisasi. Kita harus lihat dulu apakah lembaganya atau sistemnya yang harus diperbaiki, baru bicara orangnya,” ujar Rini di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis .Baca juga: Bea Cukai Buka Opsi Sumbangkan Baju Thrifting Ilegal ke Korban BencanaIa menyebut sudah mengajukan permintaan pertemuan dengan Purbaya, tapi jadwalnya belum ditetapkan.Ketidakjelasan ini membuat isu pembekuan Bea Cukai berkembang liar di ruang publik karena belum ada arahan teknis mengenai dampaknya terhadap pegawai maupun layanan negara.Rini juga tidak menutup kemungkinan pemindahan pegawai ke kementerian atau lembaga lain jika DJBC dibekukan. Ia menegaskan fungsi kepabeanan tidak mungkin berhenti.“Mutasi atau rotasi itu hal yang biasa. Tapi urusan pemerintahan, termasuk fungsi Bea Cukai, harus tetap dijalankan oleh PNS,” katanya.Kementerian PANRB kini menunggu arah kebijakan Purbaya. Rini menekankan keputusan pembekuan atau restrukturisasi lembaga tidak bisa diambil tanpa melibatkan kementerian pembina birokrasi.Baca juga: Bongkar Penyelundupan Garmen, Bos Bea Cukai: Kami Tak Akan Berikan Ruang Masuknya Barang MerugikanPurbaya sebelumnya memberi ultimatum keras kepada DJBC. Ia menyebut seluruh pegawai bisa dirumahkan bila perbaikan kinerja tidak berjalan dalam jangka setahun. Ancaman itu disampaikan dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI.“Kalau Bea Cukai nggak bisa perbaikin, dalam waktu setahun dari kemarin ada kemungkinan besar biaya cukai akan dirumahkan seluruh pegawainya. Jadi mungkin dirumahin aja sampai pensiun, enggak dibayar. Atau dibayar apa enggak, mau enggak kita bayarlah,” ujar Purbaya, Senin .


(prf/ega)