Reformasi Juga Bakal Sentuh Peradilan, Jimly Asshiddiqie: Tapi Kita Mulai dari Polri

CIKEAS, - Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menegaskan, agenda besar reformasi sektor penegakan hukum tidak hanya berhenti pada kepolisian, tetapi juga akan menyentuh ranah peradilan.Namun, sesuai mandat Presiden Prabowo Subianto, proses reformasi dimulai terlebih dulu dari Polri sebagai institusi yang berada di garda terdepan pelayanan publik."Mulai dari polisi yang langsung berada di garis depan sampai ke para hakim pada waktunya. Tapi, mari kita selesaikan tugas kita, mulai dengan kepolisian, sesuai dengan amanat Bapak Presiden, waktu memberi pengarahan pada Komisi Percepatan Reformasi ini, ketika dilantik dan diberi pengarahan di istana, ini banyak yang harus kita perbaiki dalam kinerja bernegara kita," kata Jimly, saat ditemui di Satlat Brimob, Cikeas, Jawa Barat, Senin , usai Apel Kasatwil 2025 Polri.Baca juga: Jimly Asshiddiqie: Ada Kesungguhan Polri Modernisasi Tata Kelola"Tapi kita mulailah satu persatu," lanjut dia.Jimly mengatakan, reformasi yang diemban komisinya tidak bersifat parsial, tetapi merupakan bagian dari upaya memperbaiki sistem negara hukum secara menyeluruh.Meski begitu, ia menegaskan bahwa tahapan pertama adalah membenahi kepolisian, sebagaimana mandat dari Presiden saat pelantikan Komisi Percepatan Reformasi Polri."Maka harapannya, mudah-mudahan tugas kami selama 3 bulan ke depan, paling tidak bulan pertama saya tetap terus membuka kepada masyarakat luas untuk memberi masukan sebanyak-banyaknya, sekritis-kritisnya tentang kebijakan-kebijakan yang perlu kita perbaiki untuk reformasi kepolisian," ujar Jimly."Ini sebagai bagian dari upaya kita memperbaiki sistem negara hukum kita, mulai dari pangkal sampai ke ujung," tambah dia.Menurut Jimly, agenda modernisasi tidak hanya relevan bagi kepolisian, tetapi juga bagi seluruh lembaga penegak hukum, mulai dari kejaksaan hingga peradilan."Bahkan semua lingkungan lembaga-lembaga penegakan hukum, mulai dari Polri sampai ke Peradilan, gagasan modernisasi tata kelola, judicial governance, ini sangat serius untuk perbaikan ke depan," kata eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.Baca juga: Hakim dan Sistem Peradilan Dikeluhkan Warga, Komisi III Ingin Reformasi PengadilanPada kesempatan tersebut, Jimly menyoroti kesungguhan Polri dalam mendorong modernisasi tata kelola, termasuk digitalisasi layanan publik.Ia menilai, langkah itu sebagai bagian penting dari pembaruan Polri menuju institusi yang lebih terbuka dan berorientasi pelayanan."Jadi isu penting yang dihadapi kepolisian juga yang saya catat dari apa yang tadi disampaikan oleh Kapolri, ada kesungguhan untuk melakukan modernisasi tata kelola. Modernisasi tata kelola termasuk juga digitalisasi pelayanan publik," ujar dia.


(prf/ega)