Tuntut Revisi Kebijakan Upah 2026, Massa Buruh Bandung Barat Bergerak ke Jakarta

BANDUNG BARAT, – Massa buruh dari Kabupaten Bandung Barat dan wilayah Bandung Raya berangkat ke Jakarta untuk menuntut revisi kebijakan upah 2026 yang dinilai mengabaikan kebutuhan hidup layak pekerja, Selasa .Keberangkatan massa buruh tersebut merupakan bagian dari aksi unjuk rasa nasional sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) 2026 yang diputuskan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.Ratusan buruh dari Kabupaten Bandung Barat, Cimahi, dan daerah lain di Bandung Raya berkumpul di kawasan Kota Baru Parahyangan, Kabupaten Bandung Barat, sebelum bergerak menuju Jakarta menggunakan kendaraan bermotor.Massa aksi berasal dari berbagai serikat buruh yang tergabung dalam koalisi enam federasi, di antaranya Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Serikat Pekerja Nasional (SPN), serta sejumlah serikat lainnya.“Aksi ke Jakarta merupakan bentuk kekecewaan buruh terhadap kebijakan Gubernur Jawa Barat terkait penetapan UMSK 2026,” ujar Sekretaris DPW FSPMI Jawa Barat, Dede Rahmat di Padalarang, Selasa .Baca juga: Tak Digaji Majikan, PMI Asal Bandung Barat Meninggal di Arab Saudi Usai Nekat Lompat dari Lantai 2Menurut Dede, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat sebelumnya telah merekomendasikan 21 sektor UMSK berdasarkan hasil rapat pleno Dewan Pengupahan.“Namun saat ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat, hanya lima sektor yang disetujui. Dari 21 sektor yang direkomendasikan, sebagian besar diabaikan. Ini jelas mengecewakan buruh,” ucap Dede.Pada 2026 UMSK di Kabupaten Bandung Barat justru dihapuskan.Padahal, pada tahun sebelumnya masih terdapat UMSK untuk dua sektor, yakni perusahaan kimia farmasi dan perusahaan padat karya.“Di tahun ini, 21 UMSK dihilangkan. Artinya buruh tidak mengalami kenaikan upah sektoral. Kondisi ini memicu kegelisahan dan kekecewaan di kalangan pekerja,” kata Dede.Dede menilai, kebijakan tersebut tidak mencerminkan kondisi riil industri di daerah serta mengabaikan aspirasi buruh dan pemerintah kabupaten/kota.Baca juga: Buruh Jabar Demo di Jakarta, Said Iqbal: Dedi Mulyadi Langgar Perintah PresidenKarena itu, serikat buruh memilih melanjutkan perjuangan ke tingkat nasional dengan menyasar Istana Presiden di Jakarta.“Aspirasi buruh dan rekomendasi daerah diabaikan. Kami akan terus berjuang sampai ada keadilan bagi pekerja,” katanya. Dalam aksi tersebut, Polres Cimahi melakukan pengawalan ketat terhadap keberangkatan massa buruh.Sebanyak 76 personel kepolisian diterjunkan untuk mengamankan perjalanan sekitar 200 buruh perwakilan yang berangkat menuju Jakarta.Kapolres Cimahi AKBP Niko N Adi Putra mengatakan, pengawalan dilakukan sebagai bentuk pelayanan dan fasilitasi kepolisian agar penyampaian aspirasi buruh berlangsung aman dan tertib.“Kami menyiapkan personel dan kendaraan pengawalan untuk memastikan perjalanan berjalan lancar, ujar Niko.Selama perjalanan dari Bandung Barat menuju Jakarta, ratusan buruh diminta untuk mematuhi aturan lalu lintas atau mengganggu pengguna jalan lain."Kami juga mengimbau peserta aksi agar tetap mematuhi aturan lalu lintas dan mengutamakan keselamatan, baik saat berangkat maupun saat kembali,” kata dia.


(prf/ega)