Generasi Tanpa Pahlawan

PRESIDEN kedua RI HM Soeharto telah memperoleh gelar pahlawan nasional, meski sebagian kalangan di publik menolaknya. Selain HM Soeharto, ada sembilan figur lain yang memperoleh gelar serupa dan diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada peringatan Hari Pahlawan, Senin .Namun, terkait penetapan gelar pahlawan ini, sadarkah kita bahwa hampir semua tokoh yang kita agungkan itu telah tiada, dan kini kita seperti kehilangan pahlawan yang benar-benar hadir dalam keseharian?Indonesia seakan hidup dalam dua ruang waktu.Kita diajarkan sejak kecil menyebut banyak nama-nama pahlawan ketika berbicara tentang perjuangan heroik merebut kemerdekaan. Para tokoh itu hadir dalam buku pelajaran, upacara bendera, patung dan baliho di alun-alun.Namun, setelah merdeka, narasi itu seolah berhenti. Seolah sejarah kepahlawanan selesai sudah pada tahun 1945.Kita nyatanya memang sibuk memberi gelar pahlawan pada tokoh masa lalu, tetapi tidak lagi memiliki keberanian untuk melahirkan pahlawan baru, meski kenyataan hari ini masih ada berbagai ancaman, ketidakadilan, dan luka sosial yang sama sulitnya dengan kolonialisme di masa lampau.Di sinilah persoalannya. Pahlawan sebenarnya tidak pernah terhapus dari kehidupan, tetapi pengakuan pada mereka yang hidup hari inilah yang justru terputus.Dulu, kita punya kejelasan dalam pemetaan siapa yang melukai, siapa yang terluka, dan siapa yang bernyali dan berdiri membela. Hari ini peta itu telah kabur.Baca juga: Siapa yang Butuh Gelar Pahlawan?Dalam istilah Greg Stone (2018), kita kehilangan kerangka naratif yang membedakan musuh (villain), korban (victim), dan pahlawan (hero).Ketiadaan budaya epistemik kepahlawanan untuk mengidentifikasi struktur ketidakadilan membuat kita tidak tahu lagi siapa yang sedang membela kebenaran, dan siapa yang justru mengaburkannya, bahkan menghilangkannya.Dalam situasi seperti ini, konsekuensinya mulai muncul pada generasi yang sedang sangat butuh sosok panutan.Ledakan yang terjadi di SMA 72 Jakarta, misalnya, bukan hanya peristiwa kriminal atau kenakalan remaja. Ia adalah suatu gejala dari hilangnya orientasi moral kolektif juga.Ketika seorang pelajar dapat begitu mudah memperlakukan kekerasan sebagai bentuk ekspresi, hal itu boleh jadi menunjukkan tidak adanya tokoh rujukan yang hidup dan dekat, yang dapat menjadi penuntun dalam memaknai batas antara keberanian dan agresi, antara ketegasan dan dominasi, antara pembelaan diri dan penghancuran.Kita tidak sedang menghadapi defisit hukum, tetapi defisit keteladanan.Anak-anak tumbuh dalam kepungan cerita dan visual yang akrab dengan kekerasan. Sementara kepedulian, kasih sayang, tanggung jawab, dan keberpihakan pada yang lemah justru jarang dan semakin tidak hadir dalam keseharian mereka.Ketiadaan pahlawan yang bisa dijadikan rujukan moral membuat mereka belajar tentang keberanian dari figur-figur artifisial, seperti tokoh game, film, dan fiksi yang tidak selalu memiliki ujung nilai etis yang jelas.Jika kebetulan tokoh itu baik, maka arah mereka mungkin selamat. Namun, jika yang menjadi rujukan adalah tokoh yang mengagungkan dominasi dan penghancuran, maka kita sedang menanam kemungkinan bencana di masa depan.Jika pahlawan adalah orientasi moral publik, maka ketiadaan pahlawan yang hadir dalam kehidupan sehari-hari membuat generasi muda terpaksa merakit sendiri makna keberanian dari serpihan representasi yang berserakan di media sosial.Mereka menyerap simbol-simbol, seperti tampilan, gestur, dominasi, suara yang meninggi, atau aksi konfrontasi dengan orang lain.Dalam kondisi ini, konsekuensinya bisa jauh lebih mengkhawatirkan: mereka dapat memandang semua orang sebagai musuh (villain), sama seperti dalam aneka game itu.Bahkan korban (victim) bisa dianggap mampu menahan segalanya, karena di dalam imajinasi digital, tokoh yang terluka tetap bisa bangkit berkali-kali setelah dihantam.


(prf/ega)