TKD Dipangkas, Anggaran Kunker DPRD Gunungkidul Turun Rp 14 Miliar

YOGYAKARTA, - Anggaran kunjungan kerja (kunker) DPRD Gunungkidul pada 2026 turun dari Rp 24 miliar menjadi Rp 10 miliar.Penunrunan sebesar Rp 14 miliar itu imbas kebijakan pemerintah pusat yang memangkas dana transfer ke daerah (TKD) ke Gunungkidul Rp 104 miliar.Dampak kebijakan ini memotong total anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta untuk tahun anggaran 2026.“Jadi APBD di Gunungkidul diproyeksikan lebih dari Rp 2 triliun di tahun depan. Tapi, setelah adanya kebijakan pemangkasan, maka disepakati hanya Rp 1,9 triliun,” kata Anggota Badan Anggaran DPRD Gunungkidul, Ery Agustin Sudiyanti, Rabu .Baca juga: Dana TKD Jatim Dipotong Rp 2,8 Triliun Tahun Depan, Penyaluran Bansos Dipastikan Tetap JalanMenurut Ery, kebijakan pemerintah pusat ini membuat pembahasan APBD 2026 berjalan cukup alot.Namun, kini pembahasan telah rampung dan tinggal menunggu rapat paripurna untuk menyepakati draf anggaran.Dalam draf APBD 2026, sejumlah kebijakan efisiensi diterapkan agar roda pemerintahan tetap berjalan. Sejumlah kegiatan di lingkungan Pemkab dan DPRD pun harus dipangkas.Ery menyebut, di pemerintahan muncul wacana pembatasan konsumsi saat rapat, hanya menyediakan makanan ringan.Sementara di DPRD, pengurangan dilakukan pada kegiatan kunjungan kerja.Baca juga: Pembangunan Infrastruktur Terdampak Pemangkasan TKD, Kepala Desa: Kami Harus Siap Menerima Protes WargaDalam draf Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026, anggaran kunker awalnya diproyeksikan sebesar Rp 24 miliar, namun setelah pemotongan TKD, hanya tersisa Rp 10 miliar.“Anggaran kunker turun sekitar Rp 14 miliar. Ini terjadi karena dampak dari pemangkasan anggaran dari Pemerintah Pusat,” ucap Ery.Politisi partai besutan Bahlil Lahadalia itu menambahkan, pada 2025 anggaran kunker DPRD Gunungkidul mencapai Rp 18 miliar. Menurutnya, para anggota dewan menerima kebijakan ini dengan legowo.Ketua DPRD Gunungkidul, Endang Sri Sumiyartini, mengatakan pembahasan APBD 2026 dilakukan dalam enam kali rapat. Ia berharap defisit anggaran tidak membengkak.Politisi PDI Perjuangan itu meminta Pemkab Gunungkidul untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), salah satunya dari sektor pariwisata.“Pemkab Gunungkidul komitmen menaikkan PAD dan harapannya bisa lebih dioptimalkan karena akan berpengaruh terhadap program pembangunan di Gunungkidul,” kata Endang.


(prf/ega)