JAKARTA, - Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) kembali mendatangi KPK untuk meminta status hukum bagi Bupati Pati Sudewo di kasus dugaan suap proyek pembangunan jalur kereta Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.Hal tersebut disampaikan Koordinator Lapangan (Korlap) AMPB, Suharno, usai melakukan audiensi dengan KPK di Gedung Merah Putih, Jakarta, Senin .“Kami menanyakan sudah sejauh mana proses penyidikan ya, karena ini sudah masuk di ranah penyidikan. Jadi ada beberapa hal yang kami tanyakan, termasuk kapan Pak Sudewo akan dipanggil lagi,” kata Suharno.Baca juga: Di Hari Antikorupsi, Warga Pati Minta KPK Tetapkan Status Hukum Sudewo Suharno mengatakan, KPK menyampaikan bahwa status hukum terhadap Sudewo belum ditetapkan karena kasus dugaan korupsi DJKA itu terjadi di beberapa daerah.Dia juga mengatakan, Sudewo akan diperiksa kembali pada akhir bulan.“Sementara informasi, ada informasi dipanggil kembali kalau enggak akhir bulan ya awal tahun, awal tahun depan,” ujarnya.Baca juga: 3 Kasus Kepala Daerah yang Jadi Sorotan Publik: Bupati Pati, Indramayu, dan PrabumulihSuharno meminta Pimpinan KPK untuk mengungkap dugaan korupsi yang menjerat Sudewo secara adil dan tak berpihak kepada kepentingan lain.“Jadi harapan saya KPK betul-betul menjadi garda terdepan untuk memberantas korupsi di negeri ini karena harapan kami satu-satunya saat ini memang KPK yang bisa mewujudkan pemberantasan korupsi di negeri ini,” tuturnya.Baca juga: KPK Pastikan Pengusutan Korupsi DJKA terkait Bupati Pati Tak Ada Kendala Lebih lanjut, Suharno mengatakan, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu berencana untuk menggelar aksi unjuk rasa setiap hari di depan Gedung KPK.“Rencananya kemarin kita tiap hari sih yang tim 13 itu melakukan aksi di Gedung KPK karena waktu lebih banyak kita pakai untuk silaturahmi,” ucap dia.Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa Bupati Pati Sudewo sebagai saksi dalam perkara di DJKA Kemenhub tersebut pada Senin .Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penyidik mendalami keterangan Sudewo terkait pengaturan lelang hingga dugaan pemberian fee proyek pembangunan jalur kereta di DJKA Kemenhub.“Saksi didalami pengetahuannya terkait pengaturan lelang dan dugaan adanya fee proyek,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Senin.Meski demikian, Budi belum menyampaikan pernyataan lebih lanjut terkait pemeriksaan Sudewo, termasuk soal penerimaan fee proyek yang dilakukan Sudewo.Adapun Bupati Pati Sudewo bungkam usai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin.Bahkan, ajudan Sudewo menghalangi para pewarta.“Saya dimintai keterangan terkait dengan kereta api,” kata Sudewo.Dia juga mengeklaim tidak ada pengembalian uang terkait perkara tersebut usai pemeriksaan.“Enggak ada pengembalian uang,” ujarnya.
(prf/ega)
Warga Pati Kembali Datangi KPK Minta Penetapan Status Hukum Sudewo
2026-01-12 06:26:53
Berita Lainnya
Berita Terpopuler
| 2026-01-12 06:09
| 2026-01-12 05:13
| 2026-01-12 04:30
| 2026-01-12 04:18










































