Gagalnya Pemakzulan Sudewo: Menakar Arah Demokrasi Lokal di Pati

AKSI masyarakat Pati, Jawa Tengah, menjelang ulang tahun Indonesia ke-80 atas dugaan arogansi Bupati Sudewo menjadi cermin dari dinamika kekuasaan lokal di era desentralisasi.Saat itu dalam waktu singkat, tekanan publik berhasil memaksa pemerintah daerah membatalkan rencana kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta memaksa DPRD menggunakan hak angket, suatu mekanisme kontrol politik yang selama ini jarang dipakai di tingkat kabupaten.Namun, kemenangan parsial itu berhenti ketika DPRD menolak tuntutan pemakzulan Bupati. Satu-satunya fraksi yang mendukung, yakni PDIP, tidak memiliki kekuatan politik yang memadai untuk menggoyang struktur mayoritas yang solid di belakang bupati.ANTARA FOTO/Fauzan Bupati Pati Sudewo (tengah) berjalan keluar usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu . Sudewo diperiksa sebagi saksi kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk klaster proyek pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso. ANTARA FOTO/Fauzan/agrFenomena ini memperlihatkan wajah ganda demokrasi lokal: partisipasi rakyat yang dinamis, tapi dibatasi struktur politik yang tersusun atas jaringan kepentingan.Terlebih lagi dengan adanya penangkapan dua aktivis Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Teguh dan Supriyono.Baca juga: Menghadirkan Demokrasi Substantif yang Masih Jadi MimpiHal itu memberi pesan bahwa ekspresi politik rakyat tetap dipandang sebagai gangguan, bukan bagian dari legitimasi demokrasi.Padahal, jika kasus Sudewo secara formal dianggap selesai, ekses politik dan sosial yang menyangkut sikap rakyat semestinya tidak diperpanjang melalui kriminalisasi.Meski Bupati Sudewo telah menyatakan permohonan maaf dan berjanji akan intropeksi diri, pada kenyataanya ia tetap dalam posisi defensif.Surat pembaca yang dimuat Harian Kompas dengan judul “Perlawanan Bukan dari Keseluruhan Warga Pati” menganggap liputan Kompas tidak proporsional.Ia menampilkan data statistik jumlah penduduk Pati untuk menegasikan gerakan moral dan sosial rakyat Pati yang berhimpun menyampaikan aspirasi mereka.Argumen statistik semacam itu bukan saja dangkal, tetapi menandakan lemahnya empati politik. Kekuasaan yang menilai legitimasi hanya berdasarkan angka telah kehilangan kemampuan untuk membaca simbol dan pesan sosial yang lebih dalam.Sejak desentralisasi tahun 2001, banyak daerah di Indonesia mengalami gejala serupa: demokrasi elektoral tumbuh, tetapi akuntabilitas publik stagnan.Vedi R. Hadiz (2010) dalam Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia menyebut kondisi ini sebagai “reproduksi oligarki lokal”, di mana elite politik lama bertransformasi menjadi jaringan kekuasaan baru yang menancap di tingkat kabupaten.Baca juga: Delpedro Marhaen: Agitator atau Edukator?Demokrasi menjadi ruang perebutan sumber daya, bukan arena perdebatan moral tentang kepentingan publik.Analisis Hadiz diperkuat oleh Gerry van Klinken (2014) dalam Patronage Democracy in Indonesia, yang menggambarkan politik lokal pasca-reformasi sebagai “demokrasi patronase”, di mana hubungan antara pejabat, partai, dan warga ditentukan oleh pertukaran jasa, uang, dan akses.


(prf/ega)