700 Juta Orang Asia Hidup di Rumah Kumuh, Perlu Kebijakan Hunian Terjangkau

JAKARTA, - Industri real estat Asia, yang dikenal sebagai pasar paling dinamis namun seringkali tidak transparan, tengah berada di persimpangan jalan.Pertumbuhan kota yang pesat dan ledakan properti mewah (branded residence) di Tokyo, Bangkok, hingga Jakarta, kontras dengan krisis keterjangkauan yang melanda jutaan penduduk berpenghasilan rendah dan informal.Deputy Chief dari UN-Habitat Bangkok Programme Office, Dr. Jing Yu, mengungkapkan laporan UN-Habitat 2025, bahwa biaya perumahan tahunan di Asia telah mencapai sekitar 35 persen dari pendapatan rumah tangga.Angka ini, jauh melampaui standar ideal Eropa dan Amerika Utara yang berada di sekitar 25 persen.Baca juga: Menguak Biang Keladi Backlog Rumah Tak Pernah TuntasKrisis ini sangat berbahaya bagi Asia, di mana sekitar 700 juta orang masih hidup di permukiman kumuh atau informal."Kondisi ini membuat hunian tidak hanya menjadi masalah atap di atas kepala, melainkan hilangnya kesempatan untuk kehidupan yang lebih baik," ujar Jing Yu, dikutip Kompas.com, Kamis .UN-Habitat, melalui rencana strategis 2026-2029, berfokus pada penyediaan jaminan kepemilikan lahan dan layanan dasar bagi komunitas rentan.Baca juga: September 2025, Data Backlog Rumah Baru Diumumkan, BPS Jamin AkurasiSalah satu perangkat efektif yang diusung adalah Land Capital Value Capture, sebuah mekanisme yang memungkinkan investasi publik dikembalikan untuk membiayai fasilitas komunitas rentan.Di pasar yang penuh tantangan seperti Indonesia, akses perumahan bagi pekerja informal (non-fixed income), demikian struktural.Co-Founder & President Director MilikiRumah, Marine Novita, mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki 9,9 juta kebutuhan rumah yang belum terpenuhi, didorong oleh fakta bahwa 60 persen pekerja informal tidak dapat mencatatkan pendapatan mereka ke bank secara tradisional.Untuk meretas hambatan ini, MilikiRumah menciptakan jembatan pembiayaan melalui program Rent to Own (RTO).Model ini didukung oleh Akal Imitasi (AI) dan Machine Learning untuk melakukan filtrasi konsumen yang "tidak terlihat" oleh bank.Baca juga: Rumah Kumuh Pasangan Lansia di Menteng DirenovasiAI membantu menilai kapasitas pembayaran atau Repayment Capacity (RPC) konsumen informal.Selama 6 hingga 12 bulan program RTO, konsumen membangun riwayat pembayaran bulanan yang konsisten (sewa), yang berfungsi sebagai "bukti nyata" bagi bank bahwa mereka memiliki kemampuan membayar cicilan KPR."Konsumen yang berhasil membangun riwayat pembayaran tersebut kemudian dapat exit (beralih) untuk mengakses produk KPR di bank mitra," imbuh Marine.


(prf/ega)