Sebagai instansi yang salah satu fungsinya menerbitkan kebijakan, Rini mengingatkan ekspektasi masyarakat dan pelaku usaha kepada pemerintah semakin tinggi. Satu keluhan terhadap layanan atau kebijakan bisa bergulir viral dan mengubah dinamika kebijakan. Namun Rini menegaskan, kebijakan tidak boleh berbasis viralitas. “Kebijakan harus berbasis visi, rasionalitas, data atau evidence dan kepentingan jangka panjang. Viralitas tidak boleh menjadi kompas,” katanya.Rini mengingatkan, rapat tersebut tidak menjadi forum sesaat. Sesuatu yang konkret diharapkan bisa dihasilkan, terutama menyiapkan tahun anggaran 2026 dengan lebih terpadu.