Prabowo Minta Menhut Tak Ragu Tindak Pembabat Hutan: Kalau Perlu Bantuan, Minta ke TNI-Polri

2026-01-12 14:31:02
Prabowo Minta Menhut Tak Ragu Tindak Pembabat Hutan: Kalau Perlu Bantuan, Minta ke TNI-Polri
JAKARTA, - Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni tidak ragu-ragu menindak perusahaan nakal yang membabat hutan.Bahkan jika perlu, Kementerian Kehutanan bisa meminta bantuan personel TNI/Polri maupun kementerian/lembaga lain."Jadi jangan ragu-ragu kalau Anda butuh bantuan personel untuk investigasi, minta saja nanti ke K/L lain, minta mungkin bantuan Polri, TNI, atau K/L lain," kata Prabowo dalam sidang kabinet paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin .Baca juga: Menhut Cabut 1,5 Juta Hektare PBPH Nakal dalam 1 Tahun Era PrabowoPrabowo menegaskan, pemerintah tidak pandang bulu dalam penindakan ini.Siapapun yang melanggar, izin pengelolaannya pun akan dicabut."Sekali lagi siapa yang melanggar kita langsung tindak, kita cabut," jelas Prabowo.Dalam sidang kabinet itu, Kepala Negara juga menerima laporan dari Raja Juli terkait luas kawasan hutan yang ditertibkan.Baca juga: Prabowo: Ada yang Teriak Bencana Nasional, Situasi Sumatera TerkendaliSejauh ini, Kementerian Kehutanan telah mencabut 22 Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) seluas 1.012.016 hektar.Sebelumnya, pada 3 Februari 2023, Kementerian Kehutanan juga telah mencabut sekitar 500.000 hektar PBPH nakal sehingga totalnya kini mencapai sekitar 1,5 juta.Menurut Kementerian Kehutanan, pencabutan 1,5 juta ini berbeda dengan pencabutan 4,4 juta hektar penertiban sawit dalam kawasan hutan.Baca juga: Prabowo Sebut Pemerintah Kuat Tangani Bencana: Pesawat Antar BBM, Puluhan Heli Dikerahkan"Kalau tidak salah, sampai hari ini kita sudah cabut 4 juta hektar. 22 (PBPH) itu termasuk 4 juta?" tanya Prabowo kepada Raja Juli."Izin, Pak, beda. Itu yang 4,2 (juta hektar) itu penerbitan sawit dalam kawasan. Ini (yang 1,5 juta itu) PBPH Pak, Perizinan Berusaha di Kawasan Hutan," kata Raja Juli."22 (PBPH) Pak, tapi ini masih bersifat nasional. Di Sumatera sendiri 116.000 (hektar)," imbuh dia.Prabowo kembali menekankan agar jajarannya jangan pernah ragu untuk menegakkan hukum."Sudah 1,5 juta yang kita cabut. Jangan ragu-ragu, siapa yang melanggar langsung kita cabut," tandas Prabowo.


(prf/ega)

Berita Terpopuler

#2

Sekretariat Satgas PASTI, Hudiyanto, mengatakan sejak IASC beroperasi pada 22 November 2024 hingga 11 November 2025, lembaga itu telah menerima 343.402 laporan penipuan. Laporan tersebut menunjuk 563.558 rekening yang terkait aktivitas penipuan, di mana 106.222 rekening telah diblokir.Dari keseluruhan laporan, total kerugian yang dilaporkan korban mencapai Rp 7,8 triliun, sementara upaya pemblokiran dana berhasil menahan Rp 386,5 miliar.“Sejak awal beroperasi di tanggal 22 November 2024 sampai dengan 11 November 2025, IASC telah menerima 343.402 laporan penipuan. Total rekening terkait penipuan yang dilaporkan ke IASC sebanyak 563.558 rekening dengan 106.222 rekening telah dilakukan pemblokiran,” ujar Hudiyanto lewat keterangan pers, Sabtu .Baca juga: Penipuan AI Deepfake Kian Marak, Keamanan Identitas Digital Diuji“Adapun total kerugian dana yang dilaporkan oleh korban penipuan sebesar Rp 7,8 triliun dengan dana yang telah berhasil diblokir sebesar Rp 386,5 miliar,” paparnya. Menurut Hudiyanto, angka-angka itu memperlihatkan sejauh mana pelaku memanfaatkan platform digital untuk menjerat korban, mulai dari pinjaman online alias pinjol ilegal hingga tawaran investasi palsu, sehinggga penindakan masif diperlukan untuk melindungi konsumen.Sebagai bagian dari penindakan, Satgas PASTI kembali memblokir 776 aktivitas dan entitas keuangan ilegal, yang terdiri atas 611 entitas pinjaman online ilegal, 96 penawaran pinjaman pribadi (pinpri), dan 69 tawaran investasi ilegal.

| 2026-01-12 13:15