Pramono Pastikan Tak Ada Pemangkasan Anggaran Subsidi Pangan Murah pada APBD 2026

JAKARTA, - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan tidak ada pemangkasan anggaran sebesar Rp 900 miliar yang dialokasikan untuk program subsidi pangan murah dalam Rancangan APBD DKI 2026.Pernyataan itu disampaikan Pramono menanggapi penolakan sejumlah anggota DPRD DKI yang menyoroti isu penghapusan program tersebut dari dokumen anggaran.“Yang berkaitan dengan subsidi pangan dalam APBD itu merespon apa yang menjadi masukan dari anggota dewan yang terhormat, saya langsung menyampaikan bahwa tidak ada pemotongan untuk hal itu,” ucap Pramono saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu .Baca juga: Tok! APBD DKI 2026 Disahkan Rp 81,3 TriliunLebih lanjut, ia menyebut Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI tetap memiliki ruang untuk melakukan penyesuaian dalam APBD Perubahan 2026 jika ditemukan kebutuhan tambahan atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan program.“Nanti kalau memang masih perlu adanya perubahan, tentunya perubahan itu akan kami lakukan di APBD perubahan. Tetapi yang jelas bahwa tidak ada pemotongan,” ucap Pramono.Program subsidi pangan murah selama ini menjadi salah satu program unggulan Pemprov DKI Jakarta untuk membantu warga memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.Melalui program ini, pemerintah bekerja sama dengan sejumlah BUMD pangan, seperti PT Food Station Tjipinang dan Perumda Pasar Jaya, untuk menyalurkan beras, telur, dan bahan pokok lain dengan harga di bawah pasaran.Untuk diketahui, sejumlah anggota dewan dalam rapat pembahasan anggaran menolak rencana penghapusan dana Rp 900 miliar untuk subsidi pangan murah.Mereka menilai langkah tersebut akan berdampak langsung terhadap kesejahteraan warga kurang mampu.Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Lukmanul Hakim, menjadi salah satu yang pertama menyampaikan interupsi.Baca juga: Rapat Paripurna DPRD DKI Memanas, Sejumlah Anggota Walk Out Tolak Ranperda APBD 2026Ia menilai alasan penghapusan subsidi tersebut tidak masuk akal dan menyesatkan.“Pengurangan untuk subsidi pangan murah kepada masyarakat Rp 300 miliar itu harusnya jangan dilakukan. Menurut informasi dari rapat rapat itu disampaikan bahwasannya kenapa dikurangi karena tidak diminati daging dan susu UHT, ternyata itu berbohong,” ujar Lukmanul Hakim.Senada, Anggota Fraksi PSI Josephine Simanjuntak juga melayangkan protes keras.Ia menilai pemotongan anggaran justru dilakukan di sektor yang paling dibutuhkan warga, sementara anggaran hibah untuk kelompok tertentu malah meningkat.“Kami melihat alasan pengurangan ini tidak masuk akal. Di lapangan, warga justru kesulitan mengakses pangan murah. Tapi dana sosial diturunkan dari Rp 1,02 triliun menjadi Rp 655 miliar, sementara dana hibah untuk Forkopimda dan organisasi massa mencapai Rp 315 miliar. Ini tidak logis,” ujar Josephine.Menurut dia, Pemprov DKI seharusnya memprioritaskan alokasi anggaran untuk kesejahteraan masyarakat, bukan untuk pos hibah dan kegiatan seremonial.


(prf/ega)