Pemangkasan Dana Transfer Pusat, Balikpapan Kehilangan Hampir Rp 1 Triliun

KALTIM, BALIKPAPAN - Pemerintah Kota Balikpapan menghadapi pukulan telak menyusul kebijakan pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) oleh pemerintah pusat.Proyeksi pendapatan transfer yang semula mencapai Rp 2,25 triliun pada APBD 2026 kini terjun bebas menjadi Rp 1,36 triliun atau kehilangan hampir Rp 1 triliun.Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, mengungkapkan bahwa penurunan terbesar berasal dari transfer pemerintah pusat yang semula Rp 1,87 triliun menjadi Rp 1,09 triliun.Baca juga: AKBP Basuki Dipatsus 20 Hari, Diduga Terlibat Satu KK dengan Dosen Untag Semarang yang Tewas di HotelAngka tersebut sudah termasuk pendapatan dari dana alokasi khusus (DAK) non-fisik serta dana bagi hasil (DBH) sawit."Penurunan yang sangat signifikan ini merupakan yang terbesar dalam lima tahun terakhir," ujarnya.Berdasarkan rincian, penurunan pendapatan transfer pemerintah pusat terdiri dari DBH pajak sebesar Rp 158,92 miliar, DBH sumber daya alam sebesar Rp 767,97 miliar, serta dana alokasi umum (DAU) sebesar Rp 130,17 miliar."Sehingga total penurunan TKD dari ketiga sektor pendapatan tersebut adalah Rp 1,057 triliun," sebut Bagus.Sementara itu, untuk transfer antar daerah, Pemkot Balikpapan masih menggunakan asumsi Rp 273,68 miliar."Hingga saat ini belum terdapat informasi resmi mengenai alokasi DBH 2026. Sehingga untuk kehati-hatian, diasumsikan terjadi penurunan sekitar Rp 100 miliar dari alokasi sebelumnya sebesar Rp 373,68 miliar," jelasnya.Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Balikpapan, Muhaimin, mengakui dampak signifikan dari kebijakan ini.Sejumlah proyek pembangunan untuk warga Kota Minyak dipastikan tertunda tahun depan, menyusul pengurangan dana bagi hasil (DBH) dan dana alokasi umum (DAU) berdasarkan Surat Menteri Keuangan pada 23 September lalu."Kami evaluasi pendapatan, SILPA, dan belanja. Khususnya belanja modal yang sangat-sangat prioritas," ungkap Muhaimin.Beberapa kegiatan yang ditunda antara lain pembangunan Command Center dan kantor Diskominfo di Gedung Parkir Klandasan, pembangunan puskesmas, serta pasar induk.Namun demikian, kegiatan prioritas tetap akan dipertahankan, seperti pembangunan rumah sakit di Balikpapan Timur, bantuan iuran kelas 3 BPJS Kesehatan, dan bantuan seragam sekolah untuk siswa."Pembangunan sekolah tetap ada setiap tahun kita adakan satu sekolah baru," tuturnya.


(prf/ega)