86.000 Warga Pamekasan Terancam Kehilangan Jaminan Kesehatan, Wabup-DPRD Sambangi BPJS Pusat

PAMEKASAN, - Wakil Bupati (Wabup) Pamekasan, Sukriyanto dan Pimpinan DPRD berkoordinasi dengan pihak BPJS di Jakarta akibat 86.000 warga Pamekasan terancam tidak mendapatkan jaminan kesehatan.Wakil Bupati Pamekasan didampingi Wakil Ketua DPRD Pamekasan Ismail dan Anggota Komisi IV DPRD Pamekasan Rosid Fansori mendatangi Kantor BPJS pusat di Jakarta pada Rabu .Sukriyanto mengatakan, jaminan kesehatan dengan skema Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID) terancam tidak berlanjut. Sehingga, berdampak pada 86.000 warga Pamekasan yang akan kehilangan jaminan kesehatan pada tahun 2026."Atas kondisi ini kami tidak bisa tinggal diam. Kami berusaha ke BPJS pusat untuk berkoordinasi," katanya.Baca juga: Mulai 2026, RSUD Mijen Semarang Layani Pasien BPJSDia menjelaskan, pemerintah daerah mengalami keterbatasan anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026, sehingga mengalami kesulitan melanjutkan iuran BPJS."Saya mewakili Bupati Pamekasan sengaja datang kemarin untuk berkonsultasi soal itu," ujar Sukriyanto.Dia menegaskan, akses jaminan kesehatan gratis untuk masyarakat tetap harus diperjuangkan. Oleh karena itu, pihaknya masih menunggu solusi dari BPJS pusat.Sukriyanto berharap ada jalan keluar sehingga layanan kesehatan untuk 86.000 warga Pamekasan kembali dilanjutkan tahun depan."Kami memperjuangkan warga yang tidak tercover PBID bagaimana bisa dicover pemerintah pusat," katanya.Baca juga: 4.160 PPPK Paruh Waktu Dilantik, Bupati Pamekasan: Harus Patuh AturanSukriyanto menyampaikan masih banyak masyarakat miskin di Pamekasan yang terancam kesulitan mendapatkan akses kesehatan gratis. Sebab, pemerintah hanya bisa memenuhi sebagian saja untuk dicover PBID.“Kami menjelaskan kesulitan kami soal anggaran. Sementara masyarakat tetap harus mendapatkan jaminan kesehatan. Semoga ada jalan setelah adanya pertemuan ini," ujarnya.Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Pamekasan, Ismail menyampaikan akan mengawal Pemkab Pamekasan mendapatkan kebijakan pemenuhan jaminan kesehatan untuk masyarakat miskin."Ini persoalan serius yang harus kita kawal. Kita bisa bayangkan puluhan ribu masyarakat akan kesulitan mendapatkan akses kesehatan gratis jika dibiarkan," kata Ismail.Menurut dia, DPRD Pamekasan juga memberikan penyampaian rasional soal kondisi pemerintah daerah dengan anggaran yang terbatas."Kami berharap upaya ini segera membuahkan hasil. Sehingga masyarakat Pamekasan tidak lagi khawatir terkait jaminan kesehatan," ujar Ismail.Baca juga: Jelang Nataru, Polres Pamekasan Gelar Rakor Undang Tokoh Agama dan Ormas


(prf/ega)