Pramono Pastikan TPP ASN DKI Tetap Aman: Kalau Dipotong, Wajahnya Murung Semua

JAKARTA, — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI tidak akan dipotong, meski pemerintah pusat memangkas dana bagi hasil (DBH) untuk Jakarta sebesar Rp 15 triliun.Pramono menilai kesejahteraan ASN tetap menjadi prioritas karena berpengaruh langsung terhadap kinerja dan semangat kerja mereka.“Yang ketiga adalah TPP untuk ASN karena ASN ini kalau nanti dipotong, pasti semua wajahnya murung, membuat Pak Gubernur enggak semangat," ujar Pramono dalam sambutannya saat menghadiri peluncuran Portal Satu Data Jakarta di Gedung A.A. Maramis, Kementerian Keuangan RI, Jakarta Pusat, Selasa .Baca juga: Cegah Sopir JakLingko Ugal-ugalan, Pramono Latih 1.000 Pengemudi BaruDengan nada bercanda, Pramono mengatakan semangat kerja ASN turut menentukan semangatnya dalam memimpin Jakarta.Karena itu, ia menegaskan bahwa TPP tidak akan dikurangi meskipun kondisi fiskal daerah sedang mengalami penyesuaian.Selain TPP ASN, Pramono memastikan dua program prioritas Pemprov DKI di bidang pendidikan, yaitu Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), juga tidak akan mengalami pemangkasan anggaran.“Yang disebut dengan KJP, Kartu Jakarta Pintar. Jumlahnya adalah 707.920 siswa. Enggak boleh dikurangi sepeser pun, angkanya 1,6 triliun. Yang kedua adalah untuk KJMU, kurang lebih angkanya 380 miliar,” kata Pramono.Ia menegaskan, tiga pos anggaran—TPP ASN, KJP, dan KJMU—tidak boleh diutak-atik karena berdampak langsung terhadap semangat kerja aparatur serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Jakarta.“Jadi tiga ini, saya sama sekali enggak boleh otak-atik. Yang lain boleh diotak-atik,” tegasnya.Baca juga: Terima 150 Pekerja Disabilitas, Pramono: Siapa Pun Bisa Berkarier di JakartaPramono menyebutkan, meski terjadi pemotongan DBH, Pemprov DKI tetap optimistis kinerja Jakarta tidak akan menurun. Sebaliknya, kondisi ini dianggap sebagai momentum untuk memperkuat transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran.“Yang kami formulasikan adalah bagaimana proses pengambilan keputusan di Jakarta itu menjadi lebih transparan, terbuka, lebih cepat. Seperti Portal Satu Data ini salah satu contoh saja, termasuk hal-hal yang dulu tidak tersentuh,” ujar Pramono.Ia menambahkan, Pemprov DKI tengah melakukan reformasi birokrasi berbasis data dan digitalisasi guna mempercepat pengambilan keputusan yang akurat dan transparan.“Selama kita semua menggunakan data dengan baik dan benar, dimanfaatkan untuk hal-hal yang baik, saya yakin pasti akan memberikan dampak dan manfaat,” tutupnya.


(prf/ega)