Pemprov Kalteng Akui Akses Sulit jadi Kendala Distribusi MBG ke Desa Terpencil

PALANGKA RAYA, - Pemerataan program makan bergizi gratis (MBG) di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) masih menghadapi kendala. Di antaranya adalah akses antardesa yang masih sulit. Pemerintah Provinsi (Pemprov) menyiapkan pembentukan hub distribusi untuk memotong rantai pasok menuju desa terpencil.Baca juga: Geram Plasma Sawit Baru 47 Persen, Plt Sekda Kalteng: Jangan Sampai Hanya Perusahaan yang SejahteraAsisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kalteng, Herson B. Aden, mengungkapkan, pihaknya menyiapkan program pemberdayaan koperasi desa dan BUMDes sebagai penyedia bahan pangan dan memaksimalkan penggunaan moda transportasi yang sesuai kondisi wilayah.Seperti perahu motor, kendaraan roda tiga, dan cold box portabel.“Kami juga berupaya melakukan peningkatan pemetaan digital aksesibilitas sekolah terpencil agar perencanaan distribusi dapat dilakukan lebih tepat,” katanya dalam forum diskusi bertajuk Mekanisme Pemantauan Kebijakan Program MBG dalam Upaya Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Senin .Ia mengakui bahwa program MBG di Kalteng masih menghadapi kendala.Baca juga: Sebaran Penduduk dan Wilayah Luas Jadi Kendala Distribusi MBG di Kalteng, Biaya Logistik BengkakSeperti jarak desa yang berjauhan, keterbatasan sekolah, dan kondisi aksesibilitas yang tidak merata, sehingga menjadi isu yang harus diatasi secara sistematis agar pelaksanaan program bisa berhasil.“Kami merancang beberapa langkah solusi, seperti pembentukan hub distribusi komoditas pada zona-zona strategis untuk memotong rantai pasok menuju desa terpencil,” katanya.Meski dihadapkan pada kompleksitas kondisi geografis, pihaknya tetap melihat bahwa Program MBG dapat menjadi pengungkit ekonomi daerah.Menurutnya, permintaan yang konsisten dari sekolah-sekolah akan mendorong peningkatan produksi komoditas lokal."Memberikan kepastian pasar bagi petani dan UMKM, serta menciptakan lapangan kerja pada sektor distribusi dan pengolahan pangan,” jelas Herson.Menurut Herson, hal ini merupakan peluang bagi Kalteng untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi sektoral—terutama di bidang pertanian, perdagangan, dan jasa.Baca juga: 56 Pegawai Ditjenpas Kalteng Disanksi, 18 Dikirim ke Nusakambangan untuk PembinaanApalagi pemerintah pusat menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 8 persen pada tahun 2029 sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045.“Target tersebut hanya dapat dicapai melalui kontribusi nyata dari seluruh daerah, termasuk Kalteng. Dalam konteks ini, MBG memiliki dua dampak besar sekaligus: peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan ekonomi daerah melalui perputaran rantai pasok pangan lokal,” jelasnya.


(prf/ega)