Warga Sunter Jaya Batal Demo di Kementerian ATR/BPN Usai Perwakilan Ditemui Kodam Jaya

JAKARTA, - Rombongan warga Sunter Jaya, Jakarta Utara, yang berencana menggelar aksi di Kementerian ATR/BPN pada Rabu memutuskan untuk putar balik sebelum mencapai lokasi unjuk rasa.Aksi tersebut sebelumnya direncanakan sebagai lanjutan protes warga terkait pemblokiran tanah mereka.Koordinator Aksi, Riyanto Ameng, menjelaskan, keputusan itu diambil setelah mereka menerima kabar dari perwakilan warga yang telah bertemu dengan pihak BPN dan Kodam Jaya untuk membahas isu pemblokiran tanah.Baca juga: Warga Sunter Jaya Bertemu Perwakilan Kodam Jaya, Dijanjikan Blokir Tanah Dicabut"Tadi kami memilih putar balik sebagai tanda menghormati para perwakilan instansi yang sudah mau menemui warga dan memberikan kesempatan tersebut," ujarnya saat dikonfirmasi Kompas.com, Rabu .Setelah menerima informasi mengenai pertemuan tersebut, rombongan warga akhirnya memutuskan berhenti dan tidak melanjutkan perjalanan menuju Kementerian ATR/BPN."Tadi warga sudah sampai Cawang tetapi memang belum sampai ATR/BPN. Jadi saat warga sampai wilayah Bassura pun kami memilih putar balik," jelas Riyanto.Terkait hasil pertemuan antara warga, BPN, dan Kodam Jaya, Riyanto mengungkapkan bahwa pihak Kodam Jaya telah membuat surat kepada Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) untuk meminta penghapusan catatan blokir atas tanah warga."Sebenarnya dari pertemuan tadi hanya keluar surat permohonan dari Pangdam Jaya ke Kasad untuk penghapusan blokir tanah kami," ungkapnya.Riyanto menambahkan, warga masih menunggu kepastian administratif terkait status tanah mereka.Baca juga: Respons Pramono soal Ribuan Sertifikat Tanah Warga Sunter Diblokir Sejak 2019Ia menegaskan bahwa warga akan kembali mengecek status tersebut pada Kamis . Jika blokir ternyata belum dicabut, warga menyiapkan aksi lanjutan."Jika besok saat kami coba cek status dan ternyata masih diblokir, maka kami akan konsolidasi ulang dan akan menduduki kementerian ATR/BPN," tegasnya.Sebelumnya, warga Sunter Jaya, Jakarta Utara, menggelar aksi di depan kantor ATR/BPN Jakarta Utara, Rabu , menuntut pembukaan blokir atas bidang tanah milik mereka.Sertifikat yang sudah lama mereka pegang tiba-tiba tidak bisa digunakan untuk keperluan apa pun, membuat warga merasa dirugikan.Salah satunya, anggota DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah, mengaku terdampak pemblokiran.“Saya sebagai Anggota Dewan tiga kali saya gadaikan sertifikat saya, laku. 2024 sertifikat saya tidak bisa digadaikan,” ujar Ida disambut sorakan massa.Baca juga: Warga Sunter Jaya Bikin Petisi, Tuntut Pencabutan Pemblokiran Sertifikat Tanah


(prf/ega)