Penyelesaian Utang Whoosh, Antara "Rangkulisme" Prabowo dan Stabilitas Politik

JAKARTA, - Sejak Oktober 2025, publik diramaikan mengenai skema pembayaran utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh). Situasi ini dipicu oleh pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang enggan membayar utang proyek Whoosh dengan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).Purbaya menganggap, semestinya pembayaran utang kereta cepat ke Tiongkok melalui China Development Bank (CDB) dilakukan oleh BPI Danantara Indonesia. Alasannya, Danantara punya kemampuan karena menampung deviden dari seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).“Karena Danantara terima deviden dari BUMN hampir Rp 90 triliun. Itu cukup untuk menutup pembayaran tahunan sekitar Rp 2 triliun untuk utang kereta cepat,” ujar Purbaya di Wisma Danantara, Jakarta, 15 Oktober 2025.Baca juga: Turis Malaysia Doyan Naik Whoosh untuk Wisata dan Perjalanan BisnisSetelah pernyataan itu, pro dan kontra tentang utang Whoosh mencuat. Bola panas banyak mengarah ke masa pemerintahan Presiden ke 7 RI Joko Widodo. Pasalnya, proyek itu berlangsung dan selesai di era Kabinet Indonesia Maju.Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan pun angkat bicara. Dalam urusan ini, Luhut adalah pihak pemerintah yang memimpin pembicaraan dengan pemerintah China, saat ia menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) periode 2019-2024.Luhut mengatakan, skema pembayaran utang harusnya tidak perlu menjadi perdebatan. Ia mengklaim, pembayaran utang tak perlu melibatkan APBN saat ini.”Itu, kan, tinggal restrukturisasi saja. Siapa yang minta (dari) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)? Enggak ada yang minta APBN. Restrukturisasi saja,” kata Luhut seusai kegiatan ”Satu Tahun Prabowo-Gibran: Optimism 8 Percent Economic Growth” di Jakarta, 16 Oktober 2025 dikutip dari Kompas.id./Rahel Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (kiri) dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan (kanan)Tak hanya Luhut, Jokowi pun juga angkat bicara. Ia menjelaskan, Whoosh tidak dibangun untuk mencari keuntungan finansial. Sebaliknya, untuk investasi sosial masyarakat.Sebab, inisiatif pemerintah membangun Whoosh kala itu muncul dari kemacetan parah yang terjadi di kawasan Jabodetabek dan Bandung selama 20 hingga 40 tahun terakhir.“Dari kemacetan itu negara rugi secara hitung-hitungan. Kalau di Jakarta saja (kerugian) sekitar Rp 65 triliun per tahun. Kalau Jabodetabek plus Bandung kira-kira sudah di atas Rp 100 triliun per tahun,” sebut Jokowi di Mangkubumen, Banjarsari, Kota Solo, 27 Oktober 2025.Oleh sebab itu, Jokowi ingin pembangunan Whoosh dan moda transportasi umum lain bisa berjalan. Tujuannya, mengubah kebiasaan masyarakat, dari menggunakan kendaraan pribadi beralih ke kendaraan umum.Baca juga: Merespons Prabowo soal Whoosh, KPK: Tak Ada Larangan Lakukan PenyelidikanMenghadapi dinamika tersebut, Presiden Prabowo Subianto akhirnya muncul dan berjanji bakal menuntaskan persoalan. Ia yakin, pemerintah punya kemampuan membayar utang Whoosh.Prabowo juga meminta publik tenang dan menghentikan kegaduhan akibat persoalan pembayaran utang kereta cepat.“Enggak usah khawatir, apa itu ribut-ribut utang Whoosh? Saya sudah pelajari masalahnya, tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti utang itu Whoosh semuanya. Indonesia bukan negara sembarangan,” ujar Presiden Prabowo saat menghadiri peresmian Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta, Selasa .ISTANA PRESIDEN/LAILY RACHEV Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah akan menanggung pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh. Ia meminta masyarakat tidak khawatir karena negara memiliki kemampuan finansial untuk membayar cicilannya.Ia mengungkapkan, sudah mempelajari persoalan yang terjadi dan menemukan solusi. Presiden juga mengungkapkan setiap tahun pemerintah Indonesia bisa membayar Rp 1,2 triliun.


(prf/ega)