Ulama, Negara, dan Kemandirian Bangsa

MUSYAWARAH Nasional XI Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 2025 kembali mempertemukan ulama, zuama, dan cendekiawan Muslim dari seluruh penjuru negeri.Lebih dari sekadar tradisi keorganisasian, Munas harus dijadikan sebagai forum konsolidasi moral, tempat di mana ulama membaca dinamika umat, bangsa, dan peradaban, lantas menyusun panduan etik bagi langkah Indonesia ke depan.Munas XI tahun ini memiliki makna khusus. Tahun 2025 menandai lima dekade pertama perjalanan MUI, sejak berdiri pada 1975.Lima puluh tahun bukan usia yang pendek bagi institusi keulamaan yang memikul mandat besar, yakni menjaga, memandu, dan mengarahkan umat di tengah perubahan zaman.Oleh karena itu, Munas kali ini harus dijadikan momentum refleksi historis, yakni sebagai titik balik untuk menimbang jarak yang telah ditempuh dan arah yang harus dituju.Tema Munas tahun ini, “Meneguhkan Peran Ulama untuk Mewujudkan Kemandirian Bangsa dan Kesejahteraan Rakyat,” memuat pesan kuat bahwa persoalan kemandirian bukan lagi isu jangka panjang, melainkan kebutuhan mendesak sebuah bangsa yang ingin hidup tegak dalam percaturan global.Menteri Agama Nasaruddin Umar dalam sambutannya mengingatkan bahwa tidak sedikit negara yang gagal menopang dirinya sendiri, tersandera oleh kerentanan fiskal, dan akhirnya kehilangan daya tawar sebagai bangsa merdeka.Indonesia diberi anugerah sumber daya alam, kekayaan budaya, dan kekuatan sosial. Namun, modal besar itu hanya bermakna bila dikelola dengan moral dan visi kebangsaan yang kokoh. Di titik inilah ulama menemukan relevansinya.Ulama sejak masa awal perjuangan kemerdekaan selalu mengambil peran strategis, yakni: memimpin gerakan melawan penjajah, menanamkan nilai keikhlasan dalam perjuangan, dan setelah kemerdekaan ikut menyemai etos pembangunan.Pada fase kini, tugas mereka pun mengalami transformasi.Tantangannya tidak lagi berwujud invasi fisik, melainkan penetrasi budaya, arus informasi yang tak terbendung, dan ketergantungan teknologi yang kian mengikis kedaulatan moral bangsa.Karena itu, MUI dipanggil untuk menafsir ulang mandat keulamaannya. MUI diminta untuk mengonversi ikatan-ikatan lokal menjadi energi kebangsaan yang utuh, seperti halnya Rasulullah berhasil menyatukan kabilah-kabilah yang berbeda dalam satu visi profetik.Ada dua misi besar MUI yang kembali ditegaskan oleh K.H. Ma’ruf Amin, dalam sambutannya, yakni khadim al-ummah dan shadiq al-hukumah.Pertama, sebagai pelayan umat, MUI berkewajiban menjaga kemurnian akidah, meluruskan pemikiran yang menyimpang, dan memandu umat dalam lanskap sosial yang cepat berubah.Kedua, sebagai sahabat atau mitra pemerintah, MUI tidak mengkritik, terlebih nyinyir, tapi memberikan tawshiyah, berupa nasihat yang jernih, kritis namun konstruktif, demi memastikan kebijakan publik berjalan pada rel keadilan dan kesejahteraan.


(prf/ega)